728x90 AdSpace

  • Latest News

    Friday, 3 June 2016

    Gedung tak bayar kelebihan bangunan, izin operasionalnya disetop

    Rumah susun. ©2012 Merdeka.com/dok

    Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengatakan, akan memaksimalkan potensi dari perizinan pelampauan koefisien luas bangunan (KLB). Sebab, nilai yang didapat dari penegakan Peraturan Kepala Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Nomor 3 tahun 2014 tentang Persyaratan Teknis Bangunan Gedung di Bidang Arsitektur tersebut, mencapai triliunan.

    Ahok, sapaan Basuki, menegaskan, jika terlalu lama mereka membayar, maka biaya yang harus disetorkan ke pemda semakin tinggi.

    "Untuk yang izin KLB baru, mereka harus bayar. Kan perhitungannya pakai NJOP," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat (3/6).

    Mantan Bupati Belitung Timur ini tidak mau terlalu repot jika pemilik gedung ogah membayar izin KLB. Dia tinggal menyetop Sertifikat Layak Fungsi (SLF). Alhasil, gedung setinggi apapun tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya.

    "Gue punya SLF, gue enggak mau keluarin, mati enggak lu," tegasnya.

    Ahok mengungkapkan, sejak Agustus 2015 hingga Maret 2016, DKI menerima pengajuan izin KLB dari 15 perusahaan. Diperkirakan, total nilai kompensasi yang diperoleh mencapai Rp 4,4 triliun.

    "Sekarang udah hampir Rp 4 triliun sekarang, berarti ke depan bisa banyak," tutupnya.

    Sebelumnya, Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) Edy Juanedi mengatakan, pengajuan tersebut dilakukan dari Agustus 2015 hingga Maret 2016. Dan hasilnya 15 pengajuan diterima.

    "Sejak Agustus 2015 hingga akhir Maret 2016 sudah ada 21 pemohon, tetapi yang sudah disetujui dan disepakati besaran kompensasinya sekitar 15 pemohon," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (24/5).

    Sedangkan 6 pemohon lainnya belum diperoleh kepastian besaran nilai kompensasinya lantaran masih perlu melalui sejumlah proses.

    "Dan dari 15 yang sudah disetujui itu, terdapat 5 institusi di antaranya sudah mulai merealisasikan berbagai macam pembangunan proyek sebagai kompensasinya, seperti Semanggi Interchange dan sejumlah rusunawa," lanjutnya.

    Edy menjelaskan, total nilai kompensasi yang diperoleh Pemda DKI Jakarta atas pengajuan pelampauan KLB dari 15 institusi yang telah disepakati tersebut mencapai lebih dari Rp 4,4 triliun.

    "Angka ini baru dari 15 pemohon yang disetujui, belum ditambah 6 pemohon yang saat ini sedang berproses," tutupnya.

    Adapun data 15 perusahaan (Pemohon) Pelampauan KLB:

    1. Mitra Panca Persada Rp 579 miliar

    2. Mulya Karya Gemilang Rp 213 miliar

    3. Kepland Investama Rp 542 miliar

    4. Sampoerna Land Rp 723 miliar

    5. Summitmas Property Rp 61 miliar

    6. Surya Citra Propertindo Rp 606 miliar

    7. Rahadi dan Irma Santoso Rp 8,9 miliar

    8. Sekjen Kementerian Keuangan Rp 1,4 miliar

    9. Putragaya Wahana Rp 264 miliar

    10. Pancanaka Indonesia Rp 29 miliar

    11. PPRSC Puri Imperium Rp 67 miliar

    12. Duta Anggada Realty Rp 890 miliar

    13. HD Arjuna Rp 474 miliar

    14. Mitra Pertala Perkasa Rp 10 miliar

    15. Singa Propertindo Haryono Rp 20 miliar


    http://www.merdeka.com/jakarta/gedung-tak-bayar-kelebihan-bangunan-izin-operasionalnya-disetop.html
    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 comments:

    Post a Comment

    Item Reviewed: Gedung tak bayar kelebihan bangunan, izin operasionalnya disetop Rating: 5 Reviewed By: Forex Mart
    Scroll to Top