728x90 AdSpace

  • Latest News

    Thursday, 26 May 2016

    Menakar kelayakan gelar doktor kehormatan untuk Megawati

    Megawati dapat gelar Doktor Honoris Causa. ©2016 Merdeka.com/Astri Agustina


    Presiden RI ke-5 Megawati Soekarnoputri baru saja mendapat gelar doktor honoris causa atau gelar doktor kehormatan. Gelar itu dianugerahkan berdasarkan penilaian Universitas Padjajaran (Unpad) bahwa Megawati telah berkontribusi di bidang politik dan pemerintahan.

    Namun penyematan gelar kehormatan tersebut menuai polemik. Hingga muncul petisi online di Change.org berjudul 'Menolak gelar doktor honoris causa Megawati SP'. Alasannya, Megawati tak pernah menyelesaikan jenjang pendidikan strata satu atau S1.

    Dalam pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 21 tahun 2013, dijelaskan bahwa penerima gelar doktor kehormatan harus memiliki gelar akademik paling rendah Sarjana (S1) atau setara dengan level 6 dalam Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).

    Megawati memang pernah menempuh jenjang di Fakultas Pertanian Unpad 1965-1967, namun tak sampai menyabet gelar sarjana. Kemudian mendaftarkan diri lagi sebagai mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Indonesia tahun 1970-1972, lagi-lagi tidak selesai juga.

    Pengamat pendidikan Doni Koesoma Albertus menilai syarat pemberian gelar kehormatan tersebut tak harus minimal telah S1. "Harusnya kemenristekdikti yang mengurus. Kalau gelar doktor itu harus S1. Tapi kalau gelar doktor honoris causa itu beda, enggak harus S1. Karena itu gelar kehormatan bukan akademik. Kalau di Permendikbud, yang harus S1 itu gelar doktor yang akademik," kata Doni saat dihubungi Merdeka.com, Jumat (27/5).

    Selain merujuk pada pasal 5 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 21 tahun 2013, Donu juga merujuk pada pasal 5 huruf (f) Peraturan Presiden Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Lulusan diploma 4, sarjana terapan, atau sarjana yang dianggap setara dengan jenjang 6. Namun menurutnya hal tersebut terserah keputusan internal kampus Unpad.

    "Pemberian gelar itu otonomi kampus. Kalau misalnya alumni-alumninya banyak yang tidak setuju kasih Megawati, itu sebenarnya masalah internal mereka. Itu mereka harus selesaikan. Mereka harus menjelaskan juga apa dasar memberikan penghargaan. Tapi itu otonomi kampus," tuturnya.

    Syarat lainnya, memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik. Kemudian berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, serta mendukung perdamaian dunia.

    "Pemberian gelar itu tidak bisa urusan politik, pragmatis, atau demi kepentingan tertentu. Karena harusnya memang objektif berikan gelar pada orang yang tepat. Ketika ada polemik di masyarakat, harusnya mereka mulai mempertimbangkan kembali," ungkapnya.

    "Ada beberapa gelar doktor honoris causa yang kemudian dicabut kembali. Misalnya Ratu Hemas, pernah dapat gelar itu tapi dari kampus yang enggak jelas ternyata," imbuhnya.

    Dihubungi terpisah, pakar pendidikan Arif Rahman menjelaskan bahwa pada dasarnya pemberian gelar kehormatan merupakan keputusan dewan guru besar dan pimpinan universitas. Hal tersebut terkait prestasi-prestasi orang di luar universitas yang telah memenuhi syarat-syarat akademis.

    Meski dia mengakui syarat dari Permendikbud harus ada unsur minimal S1, namun dia yakin bahwa Megawati layak mendapatkan gelar kehormatan. "Syaratnya itu ada (Permendikbud), itu harus diajukan ke menteri. Itu bukan karena Bu Mega orang terkenal, tapi prestasinya sudah cukup banyak," ungkap Arif.

    Seperti diketahui, diatur pula mekanisme pemberian gelar doktor kehormatan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Permendikbud Nomor 21 tahun 2013.

    Pertama yang harus dilakukan ialah senat perguruan tinggi menilai karya jasa serta kepatutan dan kelayakan calon penerima gelar. Kemudian menyampaikan hasilnya pada pimpinan perguruan tinggi.

    Setelah itu pimpinan perguruan tinggi melayangkan hasil penilaian kepada menteri pendidikan guna mendapat persetujuan. Sedangkan menteri pendidikan menugaskan direktur jenderal pendidikan perguruan tinggi (Dirjen PT) untuk memeriksanya.

    Dirjen PT kemudian memberikan persetujuan atau penolakan terhadap pemberian gelar doktor kehormatan. Jika disetujui maka perguruan tinggi bisa memberikan gelar tersebut dalam sidang senat terbuka.


    http://www.merdeka.com/politik/menakar-kelayakan-gelar-doktor-kehormatan-untuk-megawati.html
    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 comments:

    Post a Comment

    Item Reviewed: Menakar kelayakan gelar doktor kehormatan untuk Megawati Rating: 5 Reviewed By: Forex Mart
    Scroll to Top