728x90 AdSpace

  • Latest News

    Tuesday, 10 May 2016

    Kemkominfo perpanjang uji publik aturan OTT global


    Ilustrasi layanan Over The Top (OTT). ©2013 Merdeka.com
    Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) saat ini tengah melakukan uji publik terkait Rancangan Peraturan Menteri (RPM) tentang Penyedia Layanan Aplikasi dan/ atau Konten melalui Internet hingga 12 Mei 2016. Namun, berdasarkan informasi dari website resmi Kemkominfo, uji publik tersebut diperpanjang hingga 26 Mei 2016.
    Dikatakan oleh Kepala Pusat Informasi dan Humas, Kemkominfo, Ismail Cawidu, uji publik diperpanjang lantaran banyaknya masukan dari berbagai pihak terkait RPM tersebut. Dari sisi Kemkominfo juga, perlunya masukan yang lebih komprehensif guna mengkomodir kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan.
    "Itu kan rencananya sampai tanggal 12 Mei ini. Kita juga udah bertemu Masyarakat Telematika, hasilnya minta perpanjang," jelasnya kepada Merdeka.com melalui sambungan telepon, Selasa (10/05).
    "Kemudian berdasarkan hasil dari perbincangan itu, memang over the top (OTT) seperti Google, Facebook, dan lain-lainnya ini kan akan jadi pintu masuk dari Kementerian terkait untuk mengatur hal-hal yang bersifat teknis. Misalnya saja, Pajak dan Konten. Dari sisi konten, bagaimana mau sensor film sedangkan film itu kan banyak, dibutuhkan juga teknologi. Jadi kita itu memperpanjang biar dapat input dari publik dan diperpanjang hingga 26 Mei ini," imbuhnya.
    Dalam draft RPM OTT tersebut, menyebutkan juga bahwa pemain OTT global harus berbentuk badan usaha tetap (BUT). Pernyataan itu tertuang dalam Bab II Penyedia Layanan OTT. Berikut beberapa point utamanya:
    (1) Penyedia Layanan OTT berbentuk:
    a. perorangan Warga Negara Indonesia; atau
    b. badan usaha Indonesia yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
    (2) Selain penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Layanan OTT dapat disediakan oleh penyedia layanan OTT asing dengan ketentuan wajib menjadi Bentuk Usaha Tetap, yang selanjutnya disebut BUT, di Indonesia.
    (3) BUT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didirikan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan di bidang perpajakan.
    (5) Penyedia Layanan OTT wajib mendaftarkan bentuk dan kegiatan usahanya kepada BRTI paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum menyediakan Layanan OTT di Indonesia dengan melampirkan dokumen yang diperlukan.
    Meski begitu, draft tersebut masih bisa berubah selagi mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Nantinya setelah uji publik kelar dan masukan-masukan dari publik sudah terakomodir, barulah RPM itu diketok palu menjadi sebuah Peraturan Menteri.

    http://www.merdeka.com/teknologi/kemkominfo-perpanjang-uji-publik-aturan-ott-global.html
    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 comments:

    Post a Comment

    Item Reviewed: Kemkominfo perpanjang uji publik aturan OTT global Rating: 5 Reviewed By: Forex Mart
    Scroll to Top