728x90 AdSpace

  • Latest News

    Saturday, 19 March 2016

    RUU JPSK Dirombak, Pasal Soal Pinjaman Dana untuk LPS Dihapus

    Foto: Dina Rayanti

    Jakarta -Rancangan Undang-undang (RUU) Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) atau yang sekarang bernama Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) kembali direvisi. Beberapa pasal diubah, bahkan ada yang dihilangkan.

    Revisi ini terjadi setelah melalui perdebatan panjang yang berlangsung pada pertemuan sebelumnya. Pemerintah melalui Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro akhirnya mengajukan usulan baru terhadap RUU tersebut.

    Pada intinya perubahan pasal bertujuan untuk memperjelas tidak adanya mekanisme bailout dalam penyelamatan bank ketika krisis.

    "Inti dari RUU pada bail-in, jadi diupayakan penanganan krisis melalui mekanisme bail-in. Kita harapkan nanti tidak ada lagi bailout, dan APBN tidak terekspos dengan permasalahan perbankan," ungkap Bambang dalam rapat kerja dengan Komisi XI, di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (10/3/2016)

    Pasal yang dihapus di antaranya adalah pasal 39 yang mengatur soal pemberian jaminan dan pinjaman oleh pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) saat bank mengalami kesulitan likuiditas ketika kondisi krisis sistem keuangan.

    Kemudian adalah terkait dengan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) yang dimiliki LPS oleh Bank Indonesia (BI). Termasuk juga pembelian SBN yang diterbitkan pemerintah untuk kebutuhan pinjaman kepada LPS.

    Ini artinya tidak ada lagi keterlibatan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap penyelamatan perbankan. Baik langsung maupun tidak langsung.

    "Kita menghapus pasal terkait dukungan negara hanya dapat dilakukan dalam kondisi krisis sistem keuangan melalui dukungan pendanaan kepada LPS jika dana kelolaannya tidak mencukupi," jelasnya.

    Namun, pada pasal 35, Bambang menambahkan kalimat, Presiden dapat menerima sebagian atau seluruh rekomendasi langkah penanganan yang disampaikan oleh koordinator Komite Stabilitas Sistem Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat 8 atau menetapkan langkah penanganan lain.

    "Karena sudah ada kalimat ini berarti langkah-langkah yang sebelumnya diusulkan kemudian dihapus," terangnya.

    Wakil Ketua Komisi XI John E Rizal menilai skema bail-in lebih tegas dalam usulan terbaru pemerintah. Sebelumnya, masih terlihat ambigu karena pemerintah masih diberikan celah menyalurkan APBN kepada LPS, meskipun ada konsekuensi dana harus dikembalikan.

    "Kami pahami konsep ini, konsep bail-in murni, walaupun pada ujungnya dengan memberikan rekomendasi pertimbangan presiden untuk melakukan bailout," kata John pada kesempatan yang sama.

    Dikarenakan ini merupakan usulan baru, makanya banyak anggota dewan yang meminta agar mempelajari terlebih dahulu. Rapat kemudian dilanjutkan esok hari pada pukul 09.00 WIB.

    "Sikap pemerintah sudah jelas untuk melakukan secara penuh, maka semua pasal yang memungkinkan bailout itu dilakukan penyesuaian, karena itu sepihak, pemahaman kita masih apakah betuk bailout atau bailin atau ada pasal-pasal lain," papar Ketua Komisi DPR Ahmadi Noor Supit.
    (mkl/ang) 

    http://finance.detik.com/
    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 comments:

    Post a Comment

    Item Reviewed: RUU JPSK Dirombak, Pasal Soal Pinjaman Dana untuk LPS Dihapus Rating: 5 Reviewed By: Forex Mart
    Scroll to Top