728x90 AdSpace

  • Latest News

    Saturday, 12 March 2016

    Begini Skenario Penyelamatan Bank Saat Negara Kena Krisis Keuangan

    Foto: Ari Saputra

    Jakarta -Rancangan undang-undang (RUU) Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) atau sebelumnya disebut Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) sudah mendekati titik final. Komisi XI DPR secara subtansi telah sepakat dengan yang diajukan pemerintah.

    Pasca RUU PPKSK disepakati, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) akan menyiapkan daftar bank yang masuk dalam kategori sistemik atau Domestic Systematicly Important Bank (DSIB). Daftar ini harus selesai dalam kurun waktu 3 bulan pasca pengesahan.

    Lalu bagaimana skenarionya ketika bank mulai bermasalah?

    Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), Destry Damayanti, menjelaskan, proses penyelamatan bank sangat panjang. Saat bank mulai ada gangguan misalnya dari sisi likuiditas, maka langkah pertama adalah melaporkan ke Bank Indonesia (BI).

    "Pertama ke BI dulu, bank ini dilihat masalahnya apa. Likuiditas apa solvabilitas. Kalau likuiditas bank itu harus ke BI, nanti BI berikan bantuan," terang Destry di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (11/3/2016)

    Ternyata permasalahan bank tidak bisa terselesaikan. Maka lewat pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemilik bank diminta untuk menyelesaikan lewat suntikan modal sendiri. Ini yang disebut sebagai mekanisme bail-in, yang artinya ada penekanan pencegahan sejak dini.

    "Jadi owner yang harus suntik modal lewat pengawasan OJK," imbuhnya.

    Dalam posisi ini, OJK juga sudah berbagai informasi dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), sebagai langkah antisipasi ketika permasalahan ternyata belum selesai. LPS bisa menganalisa berbagai kemungkinan.

    "OJK akan memberikan informasi bahwa kita sudah lakukan berbagai upaya, yang ternyata bank ini tidak bisa diselematkan, sehingga masuk kategori bank gagal," papar Destry.

    Beralih ke LPS, maka bank gagal tersebut akan dibedah. Mulai dari aset yang bagus atau tidak hingga kewajiban yang harus dilakukan dalam jangka pendek dan menengah serta yang menyalahi aturan.

    "Sementara nanti ada recovery. Nanti dihitung asetnya berapa kurangnya berapa baru LPS masuk, biar balance. Jadi kalau dia kewajiban Rp 100 miliar tapi aset Rp 80 miliar, maka LPS kasih suntikan modal ke situ," terangnya.

    Dalam skenario terburuk, ternyata bank juga masih tidak bisa terselamatkan. Begitu juga dengan stabilitas sistem keuangan yang semakin berantakan akibat krisis yang melanda. Sedangkan dana LPS tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan perbankan.

    Maka LPS memiliki hak untuk meminta pertemuan darurat dengan anggota Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), yang meliputi Kementerian Keuangan, Bank Indonesia dan OJK. Masing-masing instansi akan memberikan tanggapan.

    Keputusan pertemuan akan menjadi rekomendasi yang harus diberikan kepada Presiden.

    "Kalau udah parah sekali banyak bank sistemik jadi lapor ke presiden. Terus baru nanti putuskan," sebutnya.

    Kewenangan Presiden tidak diatur dalam RUU PPKSK. Bila Presiden merasa harus melakukan suntikan modal menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), maka opsinya adalah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).

    "Tapi ya jangan sampai ada krisis dong. Makanya bail-in itu diperkuat, jadi sekarang pemilik bank itu nggak bisa seenaknya juga. Dia harus terus bertanggung jawab. Dikejar sampai modal habis," pungkasnya.
    (mkl/ang) 

    http://finance.detik.com/
    • Blogger Comments
    • Facebook Comments

    0 comments:

    Post a Comment

    Item Reviewed: Begini Skenario Penyelamatan Bank Saat Negara Kena Krisis Keuangan Rating: 5 Reviewed By: Forex Mart
    Scroll to Top